Tentang Korupsi

Pengertian Korupsi

pengertian korupsi — Kalo liat pejabat yang golongan pas-pasan atau sekedar PNS golongan rendah mempunyai mobil yang sangat mewah dan rumah dimana-mana, mungkin kamu akan bilang ah korupsi dia.. ! nah sebelumnya kalian sudah tahu belum pengertian korupsi ?

so jangan asal nuduh yah kalo belum tahu pengertian korupsi   ok berikut ini beberapa pengertian korupsi dari berbagai ahli:

Istilah	Pengertian
Korupsi menurut Black’s Law Dictionary	korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.
korupsi menurut Syeh Hussein Alatas	menyebutkan benang merah yang menjelujuri dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasian, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat.
korupsi menurut wikipedia	perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
korupsi menurut Pasal 2 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999	“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonoman negara…”
korupsi menurut corruption is the abuse of trust in the interest of private gain	penyelahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.
korupsi menurut Pasal 3 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999	Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
korupsi menurut wikipedia	korupsi berasal dari kata latin ”corruptio” atau ”corruptus” yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.
korupsi menurut wikipedia	Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

http://definisipengertian.com/2011/pengertian-korupsi/

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang

memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak.

Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang

berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat

dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata

masyarakat.

Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku individu yang

menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi,

merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah

pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap

sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan

formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk

memperkaya diri sendiri.

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan

yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan

mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan

melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan

mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan

si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiahdalam bentuk

balas jasa juga termasuk dalam korupsi.

Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga

yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada

keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai

hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan

yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah

tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi

dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi. Singh (1974) menemukan

dalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya korupsi di India adalah kelemahan

moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2

%), hambatan struktur sosial (7,08 %).

Sementara itu Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi

adalah sebagai berikut :

a. Peninggalan pemerintahan kolonial.

b. Kemiskinan dan ketidaksamaan.

c. Gaji yang rendah.

d. Persepsi yang populer.

e. Pengaturan yang bertele-tele.

f. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

© 2003 Digitized by USU digital library 3

Di sisi lain Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi

yaitu :

a. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.

b. Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes.

c. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah

dengan upeti atau suap.

d. Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan

dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi.

e. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat

dihindarkan.

f. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dan

korupsi, kecuali mengganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya.

g. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi

pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab

terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

1. Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan,

administrasi yang lamban dan sebagainya.

2. Warisan pemerintahan kolonial.

3. sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak

ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang

dilakukan oleh pejabat pemerintah.

3. Akibat-akibat korupsi.

Nye menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi adalah :

1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman

modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.

2. ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer,

menimbulkan ketimpangan sosial budaya.

3. pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas

administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.

Selanjutnya Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah

ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah,

memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha

terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam

kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibatakibat

korupsi diatas adalah sebagai berikut :

1. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap

perusahaan, gangguan penanaman modal.

2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.

3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri,

hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.

4. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi,

hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan

kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif.

Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendisendi

kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang

tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

© 2003 Digitized by USU digital library 4

4. Upaya penanggulangan korupsi.

Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin

mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan

terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu

mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifies

the means). Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung

jawab.

SEBAB DAN AKIBAT KORUPSI

Ada beberapa upaya penggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli yang

masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan.

Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk

menanggulangi korupsi sebagai berikut :

a. Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah

pembayaran tertentu.

b. Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.

c. Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah

pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan,

wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling

bersaing, dan penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara

jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi.

d. Bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi ? dengan jalan

meningkatkan ancaman.

e. Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan korupsi

dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban

korupsi organisasional maupun korupsi sestimik tidak terlalu besar sekiranya

ada sesuatu pembaharuan struktural, barangkali mungkin untuk mengurangi

kesempatan dan dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi.

Cara yang diperkenalkan oleh Caiden di atas membenarkan (legalized)

tindakan yang semula dikategorikan kedalam korupsi menjadi tindakan yang legal

dengan adanya pungutan resmi. Di lain pihak, celah-celah yang membuka untuk

kesempatan korupsi harus segera ditutup, begitu halnya dengan struktur organisasi

haruslah membantu kearah pencegahan korupsi, misalnya tanggung jawab pimpinan

dalam pelaksanaan pengawasan melekat, dengan tidak lupa meningkatkan ancaman

hukuman kepada pelaku-pelakunya.

Selanjutnya, Myrdal (dalam Lubis, 1987) memberi saran penaggulangan

korupsi yaitu agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan

administratif yang menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih

disederhanakan dan dipertegas, pengadakan pengawasan yang lebih keras,

kebijaksanaan pribadi dalam menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh

mungkin, gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial

ekonominya diperbaiki, lebih terjamin, satuan-satuan pengamanan termasuk polisi

harus diperkuat, hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat

lebih cepat diambil. Orang-orang yang menyogok pejabat-pejabat harus ditindak

pula.

Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya, oleh karena itu cara

pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segi

deduktif saja, melainkan perlu ditinaju dari segi induktifnya yaitu mulai melihat

masalah praktisnya (practical problems), juga harus dilihat apa yang menyebabkan

timbulnya korupsi.

Kartono (1983) menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut :

1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan

partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh.

© 2003 Digitized by USU digital library 5

2. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan

nasional.

3. para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak

korupsi.

4. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum

tindak korupsi.

5. Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui

penyederhanaan jumlah departemen, beserta jawatan dibawahnya.

6. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan “achievement” dan

bukan berdasarkan sistem “ascription”.

7. Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran

administrasi pemerintah.

8. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur

9. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab

etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.

10. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok

dengan pengenaan pajak yang tinggi.

Marmosudjono (Kompas, 1989) mengatakan bahwa dalam menanggulangi

korupsi, perlu sanksi malu bagi koruptor yaitu dengan menayangkan wajah para

koruptor di televisi karena menurutnya masuk penjara tidak dianggap sebagai hal

yang memalukan lagi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya

penanggulangan korupsi adalah sebagai berikut :

a. Preventif.

1. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi

pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara

milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara.

2. mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri

sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan

pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa

oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.

3. Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap

jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa

mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa

pelayanannya kepada masyarakat dan negara.

4. Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam

memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.

5. menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk

kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung

disalahgunakan.

6. hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan “sense of

belongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa

peruasahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu

berusaha berbuat yang terbaik.

b. Represif.

1. Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.

2. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat.

© 2003 Digitized by USU digital library 6

IV. KESIMPULAN

1. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai

demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya.

2. Korupsi menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan merusak

sendi-sendi kebersamaan dan menghianati cita-cita perjuangan bangsa.

3. Cara penaggulangan korupsi adalah bersifat Preventif dan Represif. Pencegahan

(preventif) yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan membangun

etos kerja pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara milik

negara atau perusahaan dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan

penghasilan (gaji), menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut

kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau

atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan

kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan sanksi sosial,

menumbuhkan rasa “sense of belongingness” diantara para pejabat dan pegawai.

Sedangkan tindakan yang bersifat Represif adalah menegakan hukum yang

berlaku pada koruptor dan penayangan wajah koruptor di layar televisi dan

herregistrasi (pencatatan ulang) kekayaan pejabat dan pegawai.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf

Penanganan Korupsi di Kepolisian

Submitted by Anonymous on Wed, 2006-08-23 01:21

•  
• --Berita
• -Isi

Rumus pemberantasan korupsi, menurut Arya Maheka (Komisi Pemberantasan Korupsi), adalah pencegahan, penindakan, dan peran masyarakat.Kata kuncinya supremasi hukum. Tapi penegakan hukum di negeri ini selalu tidak konsisten. Penegakan hukum sebatas makeup politik yang selalu berubah seiring dengan pergantian pemerintah dan kekuasaan. Salah satu institusi, penjaga gawang penegakan hukum yang setiap hari selalu berlumuran darah kotor perilaku korupsi, adalah kepolisian. Praktek korupsi di institusi ini sangat jelas, rutin, dan terbuka. Karena itu, perlu ada upaya mengatasi--paling tidak meminimalisasi.

Setiap hari tidak sedikit masyarakat yang menyaksikan transaksi perilaku korupsi dalam institusi ini. Tapi semua diam. Masyarakat, yang menurut rumus pemberantasan korupsi Arya Maheka, memiliki peran sangat penting dan strategis, ternyata tidak mampu memainkan perannya dalam praktek kehidupan riil. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Paling tidak ada tiga hal yang bisa menjelaskan fenomena ini. Pertama, ada kemungkinan masyarakat takut berhadapan dengan mereka karena trauma dengan praktek politiknya selama rezim pemerintah otoriter Orde Baru yang sangat seram dan menindas. Kedua, bisa jadi masyarakat yang menyaksikan praktek korupsi oleh institusi ini memang merupakan bagian dari mata rantai perilaku korupsi itu. Ketiga, bisa pula masyarakat kurang memiliki sense pada perilaku korupsi, meski sangat merugikan kehidupan berbangsa. Karena itu, perilaku korupsi dalam institusi ini menjadi kian tumbuh subur dan kronis.

Pola korupsi yang acap kali terjadi dalam institusi ini adalah pembuatan surat izin mengemudi; tilang bagi kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor, yang melanggar lalu lintas; dan segala jenis pelanggaran lainnya. Perilaku korupsi juga terjadi dalam proses perpanjangan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan pengurusan surat-surat lainnya yang melibatkan institusi ini. Ada kesan institusi ini memiliki proyek tahanan dan sebagainya yang kondisinya sangat memilukan.

Saya kira semua masyarakat pernah berurusan dengan institusi kepolisian. Tapi yang amat terasa terutama dalam dunia bisnis, hal-hal yang menyangkut kendaraan bermotor. Telah menjadi rahasia umum, setiap orang yang hendak membuat SIM selalu dan pasti mengalami kesulitan. Tes kemampuan berkendaraan dan ujian tertulisnya dipersulit serta tidak transparan, tingkat kelulusannya pun sangat minim sehingga mendorong seseorang mencari jalan belakang (korupsi) meskipun harganya lebih mahal. Dalam konteks inilah perilaku korupsi di institusi ini berjalan dari tahun ke tahun hingga kini. Ironis bukan, ternyata perilaku korupsi tumbuh subur di ketiak institusi penegak hukum sendiri.

Untuk memperpanjang BPKB pun banyak masyarakat yang mengalami kesulitan. Prosesnya relatif lama, karena dalam sistem pelayanannya terdapat virus korupsi. Salah satu penghambatnya adalah biro jasa yang kongkalikong dengan institusi terkait. Seseorang bisa menunggu berjam-jam, bahkan seharian di depan loket tanpa dilayani karena petugas loket mengerjakan berkas milik para calo dengan kedok biro jasa itu. Jumlahnya disinyalir sangat banyak sehingga berkas perorangan selalu dikesampingkan. Pertanyaannya, mengapa mereka cenderung lebih mengerjakan perpanjangan BPKB yang diajukan biro jasa atau calo? Adakah korupsi di balik semua ini?

Bahkan di ruang terbuka, seperti di jalan raya, tidak sedikit aparat institusi ini yang memeras warga negara dengan menilang para pengendara kendaraan bermotor. Ironisnya, sanksi yang diberikan justru berada di luar jalur hukum. Biasanya mereka meminta pengendara membayar sejumlah uang agar tidak ditilang dan masyarakat pun menuruti permintaannya sebagai jalan pintas karena malas berurusan dengan mereka.

Korupsi yang sangat terang-terangan juga terjadi di ruang tahanan. Tentu saja yang banyak mengetahui dan merasakan hanyalah mereka yang pernah ditahan atau ada keluarga yang dipenjara. Hal inilah yang pernah dikeluhkan seorang kawan ketika menjenguk keluarganya di salah satu ruang tahanan di institusi ini di Jakarta. Menurut dia, untuk bisa masuk, bertemu dengan keluarganya, mereka harus membayar Rp 10 ribu atau Rp 15-20 ribu setiap orang. Belum lagi kalau ingin diperlakukan istimewa, tentu bayarnya amat mahal.

Seperti telah penulis jelaskan bahwa rumus pemberantasan korupsi menuntut supremasi hukum dan peran masyarakat, maka untuk meminimalisasi perilaku korupsi dalam institusi kepolisian ini menuntut kerja ekstrakeras. Salah satunya adalah reformasi birokrasi pembelian kendaraan bermotor. Seseorang yang hendak membeli kendaraan mesti memiliki SIM, yang prosesnya menjadi satu paket dengan pembelian kendaraan itu. Sementara itu, perpanjangan BPKB mesti bisa diproses melalui layanan perbankan. Dengan demikian, akan terjadi pengurangan transaksi korupsi di jalan-jalan, karena semua pengendara memiliki SIM dan perpanjangan BPKB bisa dilakukan tanpa harus berhadapan dengan institusi korup.

Tentu saja peran serta masyarakat di balik semua ini memiliki arti yang sangat penting. Tanpa kontrol sosial masyarakat dan kesediaan birokrasi di kepolisian untuk diawasi, mustahil misi ini bisa dilakukan. Saya kira, karena ini menyangkut institusi kepolisian yang secara politik sangat krusial, sebaiknya Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi bisa melakukan intervensi.

Mohammad Yasin Kara, ANGGOTA DPR DARI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=node/8789

PENEGAKAN DI KEJAKSAAN

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

1. Modus operandi yang tergolong canggih
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
3. Objeknya rumit (compilicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
5. Manajemen sumber daya manusia
6. Perbedaan persepsi dan interprestasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime .

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidiknya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan. 

http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3

PENANGANAN DI PENGADILAN

Mencermati fakta aktual yang terjadi dalam upaya pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang terjadi dalam berbagai departemen dan instansi maupun lembaga negara baik kasus-kasus nasional maupun di daerah-daerah dengan berbagai modus operandi belum menunjukkan hasil yang optimal, bahkan terkesan masih terjadi diskriminatif perlakuan aparat penegak hukum mulai dari proses penyidikan, penahanan, penuntutan sampai dengan lahirnya putusan pengadilan yang sangat kontroversial, yang kesemuanya menambah daftar kelabu dan kekecewaan masyarakat dan semakin kaburnya cita-cita penegakan hukum yang berkeadilan serta bermartabat.
Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian dicabut dan disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 lebih disempurnakan lagi bukan merupakan jaminan optimalnya penegakan hukum tindak pidana korupsi, sekalipun harus diakui bahwa secara normatif substansi undang-undang tersebut telah banyak mengalami kemajuan dengan berbagai karakteristik sebagai tindak pidana khusus yang tidak diatur dalam KUH Pidana.
Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan berbagai kewenangan yang sangat luas serta terbentuknya Tastipikor juga belum banyak bisa berbuat sekalipun harus diakui bahwa munculnya kasus Abdullah Puteh dan terbongkarnya kasus KPU serta kasus pengelolaan Dana Haji yang melibatkan orang-orang yang selama ini tidak diragukan integritasnya dan merupakan putra terbaik bangsa ini adalah merupakan gebrakan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut, akan tetapi jumlah kasus korupsi yang terjadi dibandingkan dengan yang diselesaikan masih sangat jauh dari harapan penegakan hukum tindak pidana korupsi, apalagi dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut.
Dengan tidak bermaksud menutup mata serta mengurangi penghargaan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan dan penegakan hukum korupsi yang terjadi di negeri ini, maka sudah waktunya untuk melakukan evaluasi baik terhadap produk perundang-undangan maupun terhadap fungsi dan peranan lembaga-lembaga termasuk aparat penegak hukum dengan melalui pendekatan politik hukum pidana secara komprehensif baik yang berorientasi pada pendekatan penal (sanksi) maupun yang berorientasi pada pendekatan non penal yang lebih mengedepankan pendekatan preventif yang selama ini belum tersentuh dan lebih banyak berorientasi pada pendekatan repressif melalui perpaduan sanksi pidana dengan sanksi denda.

http://pa-tilamuta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=97:politik-hukum-pidana-dalam-perspektif-penegakan-hukum-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia&catid=39:artikel&Itemid=60

BEBERAPA PENYEBAB KORUPSI DI INDONESIA MENURUT BEBERAPA PAKAR

Pengamat sosial politik dari IAIN Sumut, Drs Ansari Yamamah, MA.Perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih "mendewakan" materi telah "memaksa" terjadinya permainan uang dan korupsi. "Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian `terpaksa` korupsi kalau sudah menjabat,"

Menurut Prop. Dr. Nur Syam, M.Si. penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Jadi, jika menggunakan cara pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan. Korupsi dengan demikian kiranya akan terus berlangsung, selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, maka semakin besar pula kemungkinan orang akan melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan.

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengakui, ada empat faktor dominan penyebab merajelalanya korupsi di Indonesia, yakni faktor penegakan hukum yang masih lemah, mental aparatur, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan `political will.` "Dari empat faktor itu telah menyebabkan uang negara dikorupsi lebih kurang Rp300 triliun tiap tahunnya," katanya.

Erry R.Hardjapamekas, ia menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, (2) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, (3) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, (4) Rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, (6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan (7) Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.

Goenawan Wanaradja, SH,MH Salah satu penyebab yang paling utama dan sangat mendasar terjadinya Korupsi di kalangan para Birokrat, adalah menyangkut masalah keimanan, kejujuran, moral, dan etika sang Birokrat itu sendiri.

Kemiskinan –kata orang– merupakan akar dari persoalan; tanpa kemiskinan tidak akan ada korupsi. Apabila kemiskinan merupakan penyebab korupsi, bagaimana menjelaskan mengapa mereka yang terlibat korupsi besar-besaran justru bukan orang miskin; banyak diantara mereka adalah orangorang yang mempunyai uang dan kekuasaan.

Fenomena bahwa korupsi tidak berbanding lurus dengan kemiskinan dapat dijelaskan dengan “Hukum Kesepadanan Korupsi” yang dirumuskan oleh Revrisond Baswir. Hukum ini menyatakan korupsi berbanding lurus dengan kekayaan seseorang. Artinya, semakin kaya seseorang, semakin besar kekuasaan yang dimilikinya dan dengan demikian semakin besar jumlah yang potensial dikorup.

Di Indonesia, dimana elitnya sangat korup, pemerintah tidak mampu untuk membayar pegawai negeri secara memadai. Penghasilan yang tidak sepadan ini dapat saja dianggap sebagai penyumbang sebab terjadinya korupsi pada tingkatan rendah, kalau tidak pada seluruh sistem.

Bibit Samad Riyanto, membeberkan lima hal yang dianggap berpotensi menjadi penyebab tindakan korupsi. "Satu adalah sistem politik. Ditandai dengan munculnya aturan perundang-undangan, seperti perda, dan peraturan lain. 'Mereka' atau pelaku dapat berlindung dengan aturan tersebut," ujar Bibit, ditemui wartawan di kediaman almarhum orang tuanya di Jl Suparjan Mangun Wijaya, Sukorame, Mojoroto, Kota Kediri, Kamis (3/12/2009) malam. Kedua, imbuh Bibit adalah intensitas moral seseorang atau kelompok. "Ketiga adalah remunisasi, atau pendapatan (penghasilan) minim. Namun tidak lantas yang memiliki pendapatan tidak melakukan korupsi, jadi kembali lagi ke moral tadi," jelas Bibit. Keempat, terus Bibit, pengawasan baik bersifat internal-eksternal, dan kelimanya adalah budaya taat aturan. "Ini yang paling penting adalah budaya sadar akan aturan hukum. Dengan sadar hukum, maka masyarakat akan mengerti konskuensi dari apa yang ia lakukan.

http://hasdiantoanto.blogspot.com/2010/12/beberapa-penyebab-korupsi-di-indonesia.html

AKIBAT KORUPSI

Akibat Korupsi

Sep 12

Posted by muxonated

2 Votes

Korupsi selalu membawa konsekuensi. Konsekuensi negatif dari korupsi sistemik terhadap proses demokratisasi dan pembangunan yang berkelanjutan adalah:
1. Korupsi mendelegetimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang.
2. Korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik, dan menafikan the rule of law. Hukum dan birokrasi hanya melayani kepada kekuasaaan dan pemilik modal.
3. Korupsi meniadakan sistim promosi dan hukuman yang berdasarkan kinerja karena hubungan patron-client dan nepotisme.
4. Korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan.
5. Korupsi mengakibatkan kolapsnya sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang luar negeri.

Diambil dari sini.

http://mukhsonrofi.wordpress.com/2008/09/12/akibat-korupsi/